Pengaruh Aturan Etika Dan Independensi Terhadap Kepuasan Kerja Internal Auditor (Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP PerwakilanProvinsi Lampung)

Abstrak

BPKP Perwakilan Provinsi Lampung merupakan salah satu unit kerjadari Badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang merupakan lembaga pemerintahan Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hal yang dibutuhkan dari internal auditor adalah pandangan yang luas serta pemahaman terhadap proses manajerial dan yang berkaitan dengan manusia, yang mendasari fungsi internal auditor.

Profesi akuntan tidak terlepas dari etika bisnis yang  . Aturan etika adalah kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selain itu, Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh aturan etika dan independensi terhadap kepuasan kerja internal auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan kuesioner. Metode yang digunakan adalah nonprobability sampling, dalam penelitian ini sampel yang diambil berjumlah 70 responden.

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa aturan etika secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan nilai -0,227<1.674 dan independensi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dengan nilai 4.851>1.674. Secara simultan aturan etika dan independensi berpengaruh terhadap kepuasan kerja internal auditor dengan nilai 57.890 >nilai 2.78. kemudian besar sumbangan dari variabel independen (X) terhadap dependen (Y) yaitu pengaruhnya 69,4%, sedangkan sisanya 30,6% kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa aturan etika dan independensi sangat penting untuk diterapkan guna meningkatkan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai akuntan publik.